Page 396 - MODUL AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH

organisasi konglomerasi keuangan, peraturan dan ketentuan tentang persyaratan

calon anggota DPS, serta prosedur pengawasan DPS.

Pada pasal 31, dinyatakan bahwa calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan
calon DPS paling sedikit harus memiliki kualifikasi: integrasi, kompetensi, dan

reputasi keuangan. Lebih jauh lagi, struktur DPS juga diatur dalam peraturan

tersebut, yakni setiap LJK harus memuat ketentuan terkait jumlah minimal dan
maksimal anggota DPS serta rangkap jabatan anggota DPS. Masing-masing LJK

syariah memiliki wewenang dalam menentukan batasan kebijakan internalnya

terkait dua hal di atas. Direksi dan Dewan Komisaris dalam LJK syariah
mempunyai ketentuan peraturaturan yang sama seperti DPS dalam hal jumlah

anggota dan rangkap jabatan. Fungsi Pengawasan DPS harus memuat paling sedikit
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan
LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah

2. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Kerangka kerja tata kelola syariah terintegrasi selanjutnya adalah menulis dan

memberikan laporan penerapan tata kelola syariah terintegrasi kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang

menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.
Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam

hal terdapat:

1. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama;
2. Perubahan Entitas Utama;

3. Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan dan/atau

4. Pembubaran Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian dan laporan tahunan pelaksanaan
Tata Kelola Syariah Terintegrasi secara berkala. Entitas Utama wajib

menyampaikan laporan penilaian kepada OJK. Laporan penilaian pelaksanaan Tata

386 |MODUL USAS LEVEL PROFESIONAL – AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH