Page 25 - Modul CGAA Daerah

E. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan

keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya

APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

WEB VERSION

IAI

Gambar 1.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah mengikuti siklus dalam sistem pengendalian entitas
pemerintah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 5 tahapan yaitu

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pemeriksaan.
Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Ruang lingkup
keuangan Negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan

pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang

berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program
kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah

dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan
publik. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang

berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat

indikator yang relevan.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan

halaman 18 dari 196