Page 25 - Modul CGAA Pusat

c. Tingkat III

Dilakukan Pembahasan dalam rapat Komisi, Rapat Gabungan komisi atau
Rapat Panitia Khusus, pembahasan dilakukan bersama sama pemerintah yang

diwakili Menteri Keuangan

d. Tingkat IV

Diadakan Rapat Paripurna DPR yang kedua, pada rapat ini disampaikan
laporan hasil pembicaraan pada tingkat III dan pendapat akhir dari masing

masing fraksi DPR.

Selanjutnya DPR menyetujui RUU APBN, pada kesempatan ini DPR

mempersilahkan pemerintah yang diwakili oleh menteri Keuangan untuk
d. WEB VERSION
menyeampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR, RUU
IAI
APBN yang telah disetujui disahkan oleh Presiden menjadi UU APBN.

3. Tahap pelaksanaan Anggaran oleh Eksekutif
a. UU APBN yang sudah disetujui DPR dan disahkan Presiden, sudah disusun

dengan rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan
jenis belanja.

b. Setiap pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
harus mendapat persetujuan DPR.

c. Pelaksanaan UU APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden

sebagai pedoman begi kementerian Negara/lembaga Negara dalam
melaksana kan anggaran (selambat lambat nya akhir bulan nov ).Keppres

tentang rincian APBN ini mmenjadi dasar Kementerian Negara /Lembaga
untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)

Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat
lambatnya tanggal 31 Desember .dengan dokumen pelaksanaan anggaran

tersebut , mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian Negara /
Lembaga dapat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan

dengan bidang tugasnya.

18