Page 55 - Modul CGAA Pusat

Jenis-jenis piutang jangka pendek adalah sebagai berikut:

1) Piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi

sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Pajak terdiri dari

Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Piutang Pajak
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara

bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan

WEB VERSION
keuangan. Piutang Bukan Pajak mencakup:
(1) Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam;
IAI
(2) Piutang dari Pendapatan Laba BUMN;

(3) Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya.

3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pemerintah dapat

melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan
tunai atau dengan metode cicilan/ angsuran. Apabila penjualan dilakukan

secara cicilan/ angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui
sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset

non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam
12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar

TPA.

4) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti

kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja,
sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara

atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung

merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP /TGR yang
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

48