Page 121 - CGAE DAERAH LEVEL 1

Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. Dengan
demikian DPA-SKPD dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

3. Penatausahaan Keuangan Daerah

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran
dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah
IAI WEB VERSION
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanjabantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan,

belanja tidak terduga, dan pengeluaranpembiayaan pada SKPKD;
g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;

dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam pelaksanaan tugas masing-masing, melihat kompleksitas dan memperhatikan

rentang kendali maka dapat ditetapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang sesuai dengan kebutuhan termasuk tugas2 perbendaharaan baik bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang
berfungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan

belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Laporan disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan

disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk

117