Page 162 - CGAE DAERAH LEVEL 1

Penghapusbukuan Piutang
Penghapusbukuan piutang dikenal sebagai penghapusan secara bersyarat, yaitu

menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Secara
umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian

penghapusbukuan.
a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas
IAI WEB VERSION
akuntansi dan entitas pelaporan.
b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan

ekuitas.
c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal

yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

2. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang
berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write

off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif

(tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan
atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan

penghapusbukuan tersebut. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor

yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dihapusbukukan,

tetapi SKPD/UKPD tetap mencatat jumlah piutang secara ekstra komtabel.

Penghapustagihan Piutang

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara
penghapusan piutang, penghapustagihan piutang dikenal sebagai penghapusan

secara mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak
tagih daerah. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh

dengan konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak

menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang
berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan

keputusan hapus tagih yang defensif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

158