Page 232 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

K/L/D telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan,
Optimum terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan
otomatis menggunakan aplikasi computer

B. REVIU PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
IAI WEB VERSION
(PIPK)

1 Gambaran Umum Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

a. Latar belakang
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara yang utama, harus disajikan secara andal agar dapat
meningkatkan akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum

Negara (BUN), maupun Pemerintah Pusat secara umum. Hal ini pada akhirnya juga akan
meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara. Pelaporan

keuangan pemerintah pusat saat ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dimana didalamnya mengatur bahwa
penyampaian Laporan Keuangan dari masing-masing unit akuntansi dan/atau unit

pelaporan ke unit di atasnya pada Sistem Akuntansi Pusat, dilampiri dengan Pernyataan

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggung jawab unit akuntansi dan
pelaporan keuangan.

Didalam PMK tersebut diantaranya terdapat Format Pernyataan Tanggung Jawab
dijelaskan di dalam Bab 6. Reviu Pengelolaan Keuangan Negara

181