Page 197 - Modul CAFB Subyek Bisnis dan Ekonomi

yang diharuskan oleh kontrak kerja. Standar pelayanan kepada mereka perlu

diatur, baik dalam penyerahan barang maupun dalam proses pembayaran. Dalam
hal ini, sedapat mungkin perlu diperkecil kontak langsung antara pejabat

perusahaan dengan mereka kecuali oleh pejabat yang bertugas. Syarat
pengadaan dan harga juga harus terbuka dan didasarkan pada kriteria ekonomi.

Kepada para pelanggan perusahaan perlu diberi perlindungan atas jaminan
kualitas maupun keamanan barang dan layanan yang diperolehnya. Perusahaan

perlu mengatur cara-cara pelayanan konsumen untuk menampung keluhan

mereka dan prosedur perbaikan setelah penjualan (after sales service)
apabila diperlukan. Hal ini menjadi semakin relevan terutama sehubungan

dengan makin kritisnya masyarakat konsumen sejalan dengan telah

ditetapkannya undang-undang yang melindungi konsumen. Selain itu,
perusahaan juga harus mempertimbangkan masalah etika atas barang dan

layanan yang ditawarkannya, termasuk bentuk promosi yang digunakannya.
DOKUMEN
Perusahaan sebaiknya menghindari bisnis yang merugikan masyarakat dan

konsumen pada khususnya yang mengandung unsur penipuan, melanggar
norma, budaya dan agama, membahayakan secara fisik, atau merugikan

kesehatan konsumen.

IAI
(i) Pemerintah

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang merupakan lembaga
regulator yang seharusnya menjadi pihak yang diperhatikan oleh perusahaan.

Masalah mendasar yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah bagaimana
perusahaan dapat mempunyai kejelasan peran dan tanggungjawabnya terhadap

pemerintah dalam mematuhi berbagai regulasi yang ada. Seringkali, tidak

adanya keselarasan kebijakan yang diambil oleh beberapa lembaga pemerintah
dalam mengeluarkan peraturan terkait praktik bisnis mengakibatkan kebingungan

perusahaan terhadap regulasi mana yang harus didahulukan.

Sebagai perwujudan keikutsertaan perusahaan dalam membangun aturan
praktik bisnis, perusahaan harus dapat memberikan sumbangan pemikiran

berupa masukan-masukan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkaitan
dengan batasan tanggungjawab perusahaan terhadap pemerintah.

Pemerintah yang merupakan salah satu stakeholders dalam GCG, mempunyai
wewenang terhadap perusahaan antara lain:

191