Page 183 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan
P. 183
penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka
pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.
Kewajiban pajak subjektif
PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek
pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak
dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan
kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif
menjadi penting. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal
di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia.
Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
DOKUMEN
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya
dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang
pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk
IAI
selama-lamanya. Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus
dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan
Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang
nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama‐lamanya, maka
pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai
pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat
bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan
176
