Page 192 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak‐pihak yang bersangkutan. Bantuan atau sumbangan
bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima

tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan,

atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
DOKUMEN

Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
IAI
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya

yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan

yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang
dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam UU yang

mengatur mengenai zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi,

misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya
diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku

kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan
objek pajak.

185