Page 194 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penggantian atau santunan yang diterima oleh
orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi

bea siswa, bukan merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan
dalam Pasal 9 , yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh WP orang pribadi

untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan
Penghasilan Kena Pajak (PKP).

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 DOKUMEN
dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha
IAI
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan
yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

dari jumlah modal yang disetor.

Dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah WP selain badan-badan
tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri,

firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya,
penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek

pajak.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai. Dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima dari peserta
pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada

dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik
dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada

waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para

187