Page 204 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada DJP; dan
c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditor dan debitor yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitor
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

d. syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitor kecil; yang pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK;
DOKUMEN
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP);

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
IAI
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan

PP;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP; dan

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan PP.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut
dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut‐turut

sampai dengan 5 (lima) tahun.

197