Page 255 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

PMK No. 192/PMK.03/2018 mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas
penghasilan dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak dalam negeri (WPDN) dikenai PPh atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau

diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri;

2. Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
sumber penghasilan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang

di Indonesia;
3. Tidak termasuk PPh luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan Peraturan

Menteri ini yaitu kewajiban pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh;

4. Sumber penghasilan di luar negeri sebagai berikut:
DOKUMEN
a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari
pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang

menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat
IAI
kedudukan;
b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan

penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau
dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau

berada;
c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak

adalah negara tempat harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani

imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap

tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang merupakan
cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha lainnya yang

dipergunakan oleh WPDN untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di luar negeri;

248