Page 278 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya
pengembalian/pengurangan PPh yang dibayar/dipotong/terutang di

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh,
yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan sepanjang

pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya

perubahan penghasilan. Karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang
di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang

terutang dalam SPT Tahunan PPh, pengurangan/restitusi atas PPh
yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan

pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya.
Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada

PPh terutang dalam tahun ini.
DOKUMEN

D. KREDIT PAJAK

IAI
Kredit pajak adalah pengurang PPh terutang yang merupakan uang muka pajak berupa
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final dalam tahun

pajak yang bersangkutan. Kredit pajak dapat pula berupa PPh yang dibayar sendiri dan

PPh yang dibayar/terutang di luar negeri.

(1) PPh Pasal 22
Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan

atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap WP dan berkaitan
dengan kegiatan perdagangan barang.

(a) Pemungut

Bendahara dan badan yang memungut PPh Pasal 22 adalah:
1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang dan ekspor komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang

dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh WP yang

271