Page 333 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur
yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan

pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan
yang lama;

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan
pegawai; atau

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Yang tidak termasuk pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
DOKUMEN
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

IAI
2. asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
apapun diberikan oleh WP atau Pemerintah, kecuali penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensium yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau luran
jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi

kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

326