Page 374 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian
umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang

ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian
umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian

umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang,

peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana
perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha

penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha
penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian
Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data

batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang
DOKUMEN
dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak

yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional
IAI
Indonesia;
s. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya

dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan
untuk diekspor kembali;

4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah

diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-
barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan

pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
a. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPA.

bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah

Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, yang jumlahnya paling

367