Page 433 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

 Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;

 Memungut pajak yang terutang;
 Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran

lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta
menyetorkan PPnBM yang terutang; dan

 Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan pajaknya paling

lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN).
2. Bukan pengusaha kena pajak

Bukan PKP merupakan pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP. Bukan
PKP tetap melakukan penyetoran PPN terutang jika melakukan transaksi

penyerahan BKP atau JKP.

DOKUMEN
E. DAERAH PABEAN

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar
IAI
udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya
berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau pengertian lain

menjelaskan Kawasan Pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah

darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Tempat penimbunan pabean adalah

bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang
disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

426