Page 74 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan

Selanjutnya hak-hak konsumen itu harus dikaitkan juga dengan kewajibannya.
Berbicara tentang konsumen hendaknya membahas pula masalah produsen

beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen menurut UUPK
sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah :

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.
Kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil

yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.
DOKUMEN

C. PELAKU USAHA

IAI
(1) Definisi Pelaku Usaha
Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK yaitu
‘Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersam-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi’. Pengertian pelaku
usaha di atas cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan

sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan
memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan

akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada
siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.

67