Page 160 - Modul CA - Manajemen Perpajakan (Plus Soal)

MANAJEMEN PERPAJAKAN

Resume Penghitungan PK PM (dapat
PPN Desember 2013 dikreditkan)

Agustus - 16.645.800.000
September 8.000.000.000 7.800.000.000
Oktober 9.208.333.333 6.000.000.000
November 10.058.333.333 2.400.000.000

Desember 7.000.000.000 400.000.000
34.266.666.667 33.245.800.000
KURANG
PK - PM 1.020.866.667
BAYAR

2. Untuk menghemat cashflow PT JS dapat melakukan permohonan agar diterbitkan Surat Keterangan
Bebas pemungutan PPN baik atas perolehan ataupun impor barang modal berupa mesin dan
peralatan pabrik.
3. Penyerahan BKP berwujud ke kawasan bebas Pulau Batam mendapat fasilitas PPN tidak dipungut;
untuk itu PT JS harus meminta dokumen dari pembeli di Pulau Batam berupa dokumen PP FTZ-03
yang diendorse oleh KPP Madya Batam yang menyatakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut
dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT JS harus di cap “PPN tidak dipungut sesua PP Nomor 10
DOKUMEN
Tahun 2012”.
4. Dikarenakan PT Pertamina sebagai BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPN maka penyerahan PT JS
kepada PT Pertamina PPNnya dipungut oleh PT Pertamina untuk itu faktur pajak dibuat PT JS pada
saat penagihan dan dilaporkan pada masa PT Pertamina melunasi tagihan tersebut.
5. Menurut Pasal 9 ayat (8) UU PPN dinyatakan bahwa PPN atas perolehan kendaraan, termasuk biaya
IAI
perawatannya atas kendaraan jenis sedan dan station wagon.
6. Agar dapat menghemat cashflow PT JS dapat melakukan permohonan agar diterbitkan Surat
Keterangan Bebas pemungutan PPN baik atas perolehan ataupun impor barang modal berupa
mesin dan peralatan pabrik. PT JS harus mampu mengendalikan Pajak Masukan sehingga dapat
memaksimalkan pengelolaan cashflow dimana Pajak Masukan yang seharusnya dikreditkan telah
dapat dikreditkan dengan benar dan terhindar dari cacat material dan formal sehingga terhindar
dari sanksi administratif. Memohon pemusatan PPN di kantor pusatnya di Jakarta sehingga seluruh
Pajak Masukan di Jakarta pun dapat dikresitkan sebagai Pajak Masukan.

Ikatan Akuntan Indonesia 151