Page 181 - Modul CA - Manajemen Perpajakan (Plus Soal)

MANAJEMEN PERPAJAKAN

BAB XIII

KONSEP DASAR PERPAJAKAN INTERNASIONAL

13.1 Perpajakan Internasional

Istilah “perpajakan internasional” mungkin dianggap sebagai istilah yang tidak cocok menurut Arnold,
definisi perpajakan internasional mengacu kepada aspek internasional dari hukum pajak penghasilan dari
suatu negara tertentu. Secara umum, hukum pajak tidak bersifat internasional. Setiap negara berdaulat
1
berhak menciptakan hukum pajak di masing-masing di negaranya. Hukum perpajakan internasional
kemudian muncul dari praktek kebiasaan yang berlaku secara internasional atau berdasarkan peran
serta aktif dari organisasi internasional seperti Organization for Economic Co-operation and Development
(“OECD”) dan United Nation (“UN”) .
2
Ketika suatu individu atau badan yang melakukan aktivitas perpajakan di lintas negara, maka mereka
biasanya akan dikenakan pajak di kedua negara dengan sistem perpajakan yang berbeda di masing-
masing negara .Oleh karena itu, maka sangat mungkin timbul masalah perpajakan berganda atas kegiatan
3
yang mereka lalukan tersebut. Alasannya adalah masing-masing negara mempunyai hak memajaki atas
DOKUMEN
penghasilan yang diterimanya berdasarkan faktor-faktor yang terkait (personal nexus) .
4
Untuk menghindari dampak pengenaan perpajakan berganda yang terjadi di kedua negara, maka diperlukan
suatu perangkat perjanjian yang bertujuan untuk membagi hak pemajakan atas suatu jenis penghasilan
yang diterima oleh suatu individu atau badan tersebut. Alasan kedua negara (negara sumber dan negara
domisili) tersebut mengenakan pajak adalah:
IAI
1. Negara sumber berhak untuk memajaki penghasilan yang bersumber dari negaranya; dan
2. Negara domisili berhak untuk memajaki penghasilan karena pihak yang memperoleh penghasilan
tersebut adalah subjek pajak dalam negeri di negaranya;

Saat ini, persetujuan penghindaran perpajakan berganda (“P3B”) atau sering disebut tax treaties yang ada
berjumlah melebihi dari 2000 P3B. Dengan adanya P3B ini, maka suatu negara mitra P3B dibatasi dalam
mengenakan pajak secara signifikan. Akan tetapi, P3B secara umum tidak mengenakan pajak. Namun,
dibanyak negara, P3B tersebut secara eksklusif meringankan beban pajak yang ditanggung oleh subjek pajak
dalam negeri. Meskipun, P3B merupakan perjanjian yang mengikat antara kedua negara yang berdaulat,
tetapi secara umum tidak mempunyai pengaruh kepada wajib pajak kecuali P3B secara spesifik dimasukan
ke dalam sistem perpajakan suatu negara berdasarkan ketentuan domestik.

Ruang lingkup perpajakan internasional sangat luas. Hal ini menekankan pada semua masalah pajak yang
muncul berdasarkan hukum pajak penghasilan suatu negara meliputi beberapa faktor yang berkaitan
dengan kegiatan luar negeri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:
1. Aspek pajak penghasilan dari kegiatan barang dan jasa antar negara;
2. Kegiatan manufaktur antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional;
3. Investasi yang dilakukan antar negara oleh individu atau dana investasi;

1 Terdapat dua aspek kedaulatan suatu negara yang mana ruang lingkup yurisdiksi fiskal suatu negara tergantung dari:
a. Kedaulatan Nasional (National Sovereignity), berlaku untuk penduduk dan subjek pajak dalam negeri suatu negara.
Negara diperbolehkan untuk menerapkan dalam yurisdiksinya, pengenaan pajak, kepada penduduknya dan subjek pajak dalam negerinya
dimanapun mereka berada.
b. Kedaulatan Wilayah (Territorial Sovereignity), didefinisikan berdasarkan acuan dimana suatu negara dapat menuntut pajak (fiscal
assertion) atas subjek pajak luar negeri.
Hoor, “The OECD Model Tax Convention, A Comprehensive technical analysis” Legitech (2011), hal. 25.
2 Arnold and McIntyre, “International Tax Primer” Kluwer Law International (2002), hal. 2.
3 Hoor, “The OECD Model Tax Convention, A Comprehensive technical analysis” Legitech (2011), hal. 17.
4 Lang,”Introduction to the Law of Double Taxation Convention ” dalam “Double Taxation Conventions”, IBFD (2011), hal. 23.

172 Ikatan Akuntan Indonesia