Page 269 - Modul CA - Pelaporan Korporat

BAB 9: PAJAK PENGHASILAN

bruto, maka total pajak terkait komponen penghasilan komprehensif lain harus disajikan
dalam satu pos (line) tersendiri tepat sebelum penyajian jumlah laba komprehensif.

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan juga akan memunculkan pos Aset Pajak Tangguhan
atau Deferred Tax Asset (DTA) dan/atau Liabilitas Pajak Tangguhan atau Deferred Tax Liability
(DTL) yang akan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas
Pajak Tangguhan boleh disajikan secara saling hapus (off-set) dalam laporan keuangan tersendiri,
namun penyajian Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan secara saling hapus
tersebut tidak diperkenankan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pajak penghasilan yang dipotong / dipungut oleh pihak lain (witholding taxes) yang dapat
IAI WEB VERSION
dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan di akhir tahun dan angsuran
Pajak Penghasilan (PPh) 25 yang dibayar oleh perusahaan juga akan disajikan sebagai aset
dalam Laporan Posisi Keuangan pada pos Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka (prepaid tax).
Bila perusahaan mengalami lebih bayar pembayaran pajak dan berhak memperoleh restitusi,
pos Piutang Restitusi pajak juga akan disajikan sebagai aset dalam Laporan Posisi Keuangan.
Sementara bila perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan atau mengalami
kurang bayar pajak yang belum dilunasi akan dilaporkan sebagai liabilitas dalam Laporan
Posisi Keuangan pada pos Utang Pajak Penghasilan (PPh 29). Adapun nilai kas yang telah
dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak akan disajikan pada bagian arus kas keluar
untuk aktivitas operasi dalam Laporan Arus Kas.

Banyaknya pos terkait pajak penghasilan dalam laporan keuangan tidak lepas dari status
perusahaan sebagai Wajib Pajak (WP) Badan. Sebagai WP Badan, perusahaan memiliki
kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (misalnya PPh 21,
PPh 23, PPh 26). Pajak-pajak yang dipotong oleh perusahaan dengan cara seperti ini tidak
dicatat sebagai beban pajak penghasilan pada pos tersendiri, melainkan disajikan sebagai
utang pajak dalam Laporan Posisi Keuangan sampai dengan saat perusahaan melakukan
pembayaran ke kas negara. Di sisi lain sebagai WP Badan, perusahaan juga dapat memiliki
kredit pajak dari pajak penghasilan yang dipotong / dipungut pihak lain (misalnya PPh 22
dan PPh 23) disamping perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar langsung PPh
Badan-nya sendiri (misalnya PPh 25 dan PPh 29). Kredit pajak dan pajak penghasilan yang
telah dibayar sendiri oleh perusahaan tersebut disajikan sebagai prepaid tax (aset) dalam
Laporan Posisi Keuangan.

9.2.2 Pajak Lainnya

Selain pajak penghasilan, perusahaan sebenarnya juga memiliki transaksi terkait Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Daerah. Pemenuhan kewajiban perusahaan untuk melunasi
Pajak Daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan dilaporkan langsung sebagai
beban (di luar pos Beban Pajak Penghasilan) dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain.

Sedangkan terkait PPN, perusahaan akan mencatat PPN Masukan yang dapat dikreditkan dari
perolehan barang / jasa kena pajak seolah sebagai prepaid tax terlebih dahulu. Di sisi lain,
perusahaan akan mencatat PPN Keluaran dari penyerahan barang / jasa kena pajak seolah

260 Hak Cipta 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak Hak Cipta 2025 IKATAN AKUNTAN INDONESIA – Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak 261