Page 176 - MODUL AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH

E. FATWA DSN MENGENAI IJARAH

Fatwa DSN mengenai Ijarah adalah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang akad Ijarah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain
melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dan kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah

dengan pembayaran upah (ujrah/fee).

Kemudian didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 233: “…Dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Dan hadits Rasulullah SAW Hadis

riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w.
bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” Dan

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata “Kami pernah
menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah

melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami

menyewakannya dengan emas atau perak.” Maka disusun ketentuan-ketentuan
akad ijarah sebagai berikut.

Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak

yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan

penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah adalah:
a. manfaat barang dan sewa; atau

b. manfaat jasa dan upah.

167 | A K A D , T A T A K E L O L A D A N E T I K A S Y A R I A H