Page 419 - MODUL AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH

DSN-MUI di lembaga tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS

setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI. Dalam Surat Keputusan tersebut,
MUI juga menyebutkan tugas dan fungsi DPS dalam LKS sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah
pengawasannya;

2. mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang
bersangkutan dan kepada DSN-MUI;

3. melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya

kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;

dan

4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan

pembahasan-pembahasan DSN-MUI.

Sementara itu berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
dapat disarikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Keanggotaan DPS:

a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang
anggota DPS

b. Salah seorang dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua

c. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami

pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti,
diusulkan oleh lembaga keuangan syariah ybs, atau telah merusak citra

DSN.

2. Syarat anggota DPS:

a. Memiliki akhlaq karimah

409 |MODUL USAS LEVEL PROFESIONAL – AKAD, TATA KELOLA DAN ETIKA SYARIAH