Page 19 - Modul CGAA Daerah

Disamping pemberian kewenangan di atas, pemerintah otonom diberikan kewenangan untuk

mengelola keuangannya yang dicantumkan dalam APBD sesuai dengan UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

C. HUBUNGAN ANTARA KEUANGAN DAERAH DAN KEUANGAN

NEGARA

WEB VERSION

IAI

Gambar 1.1 Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Berdasarkan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi. Daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai

pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah Pusat dibentuk terlebih
dahulu sebelum pembentukan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, urusan pemerintahan

akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing
pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggungjawab akhir dari urusan tersebut

tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota

berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Daerah

dilaksanakan berdasarkan asas otonomi sedangkan urusan pemerintahan yang bukan
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Tugas

Pembantuan.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota dan

pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya

halaman 12 dari 196