Page 165 - Modul CGAA Daerah

1. Perencanaan pembangunan daerah;

2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;

4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan

7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sebagaimana dimaksud tersebut terdiri atas:

1. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan

2. Fungsi;
dengan angka 1 (satu); VERSION
3. Organisasi;
4. Sumber Pendanaan;

5. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
6. Rekening.

IAI

a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan

Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan kode “XX”;
WEB
2. urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
a.
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dikodefikasi

b.
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait
pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 2 (dua); dan

3. c. Urusan Pilihan dikodefikasi dengan angka 3 (tiga).
Unsur Pendukung urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 4 (empat);
4. Unsur penunjang urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 5 (lima);
5. Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6 (enam);

6. Unsur kewilayahan dikodefikasi dengan angka 7 (tujuh);

7. Unsur pemerintahan umum dikodefikasi dengan angka 8 (delapan); dan
8. Unsur kekhususan dikodefikasi dengan angka 9 (sembilan).

Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga
puluh dua) bidang urusan. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang

halaman 158 dari 196