Page 15 - Modul CGAA Pusat

B. ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan

negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi
kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk

membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari

kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan
Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam

bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah
WEB VERSION
Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah
Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini
IAI
perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang
dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian
kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku

pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

Struktur organisasi pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Bab II Pasal 6 sampai
dengan Pasal 10 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Gambar 1. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

PRESIDEN

Menguasakan Menyerahkan

Gubernur/
Menteri
Keuangan Menteri Walikota/

Bupati

8