Page 14 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam
pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan,

dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan
dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan

dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan
IAI WEB VERSION
dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.
Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan

sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan
yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di
kebanyakan negara maju.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya

terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan

anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi

anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian
negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.

g. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral,

Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara,
Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana

Masyarakat.

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan
negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah

dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah,

pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara
pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan

badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah

pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral
berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan

8