Page 16 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

i. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
IAI WEB VERSION
Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-

tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian

pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-
undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil

(outcome).
Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang

APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab
atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai
konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi

menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit
organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.
Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif,

10