Page 19 - MODUL CGAE LEVEL 1 PUSAT

peruntukannya. Demikian pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini
memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan

dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini

dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah,
kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang

diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana
tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas

pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam
pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan

Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi

pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula
untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IAI WEB VERSION
c. Pejabat Perbendaharaan Negara

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden

dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO)
Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada

hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu

pemerintahan.
Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional,
sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya

tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan

menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses
pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang

kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan.

13