Berita IAI
Navigate to:
Apa Kabar Akuntansi Sektor Publik ASEAN
18 Agustus 2016 - Siaran Pers
Penerapan standar akuntansi dan audit
internasional telah menjadi primadona bagi sebagian besar negara-negara di
dunia terutama dalam 10 tahun terakhir. Negara besar maupun kecil, maju atau
berkembang, kebanyakan sudah dapat menerima kenyataan
pentingnya mengadopsi IFRS (akuntansi) maupun ISA (audit) untuk dapat
menyatakan diri mereka sebagai bagian dari mayoritas.
Perkembangan di sektor swasta sepertinya belum sepenuhnya diikuti oleh
perkembangan serupa di sektor publik. Penerapan IPSAS atau pun akuntansi
berbasis akrual sebagai suatu bentuk perubahan yang lebih mendasar berjalan
dalam tempo yang lebih lambat, bahkan dalam konteks tertentu, mendapatkan
pertentangan dari beberapa pemangku kepentingan.
Dalam sebuah survei global yang dilakukan di 120 negara (termasuk
Indonesia) mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah pusat,
menunjukkan bahwa:
1) Walaupun cukup banyak negara telah maupun akan mengadopsi IPSAS sebagai basis
standar akuntansi sektor publiknya, dalam hal anggaran mayoritas masih
menggunakan basis kas; dan
2) Tren akuntansi berbasis akrual mulai terlihat di banyak negara
(meninggalkan basis kas maupun kas atau akrual yang dimodifikasi),
masing-masing berada dalam tahapan yang berbeda-beda (mempertimbangkan,
Bagaimana dengan negara-negara di kawasan ASEAN?
Dalam kegiatan Financial Reform for Economic Development (FRED) in Asia
Public Sector Forum 2016 yang baru saja dilaksanakan di Kuala Lumpur beberapa
perwakilan negara ASEAN mengutarakan sulitnya menerapkan akuntansi berbasis
akrual. Walaupun komitmen untuk menerapkan IPSAS telah dicanangkan, pada
praktiknya sektor publik masih mengalami banyak kesulitan terutama dalam hal
mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung seperti IT. Di
sini lah peran dari organisasi profesi dan profesional dari sektor swasta
menjadi sangat penting.
Secara umum tidak hanya negara-negara di kawasan ASEAN, cukup banyak negara
yang juga memiliki keyakinan bahwa manajemen keuangan publik dapat
berkontribusi dalam memperkuat sektor publik, akuntabilitas serta transparansi
Pemerintah, dan mendukung perkembangan sektor ekonomi secara umum.
Dalam survei tersebut, ada suatu kutipan dari Binsar Simanjuntak selaku
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatakan bahwa implementasi
Integrated Financial Management Information System yang dilakukan Pemerintah
Indonesia seharusnya dapat mendorong terbentuknya manajemen sumber daya yang
terintegrasi, dari anggaran, eksekusi anggaran serta pelaporan akuntansinya,
tidak hanya di Pemerintah pusat namun juga Pemerintah daerah.
Sesungguhnya dalam hal ini, Indonesia berada di posisi terdepan di antara
negara-negara ASEAN lainnya. Ikatan Akuntan Indonesia melalui Kompartemen
Akuntan Sektor Publik bisa berperan lebih jauh dalam mengembangkan akuntansi
sektor publik di Indonesia. Ini dapat menjadi peluang bagi akuntan Indonesia,
khususnya yang bergerak di sektor publik, untuk dapat menjadi champion dalam
penerapan
akuntansi sektor publik berbasis standar internasional di kawasan yang
terus berkembang ini.*
(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia
Edisi April – Juni 2016)
CA, Tentukan Kesuksesanmu!
