Navigate to:
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026 Dorong Transformasi Akuntabilitas Pemerintah melalui Integrasi Pelaporan Keuangan, Kinerja, dan Keberlanjutan
Jakarta, 25 Juni 2026 – Penguatan tata kelola sektor publik tidak cukup hanya mengandalkan laporan keuangan yang akuntabel. Pemerintah perlu membangun sistem akuntabilitas yang lebih komprehensif melalui integrasi pelaporan keuangan, pelaporan kinerja, dan pelaporan keberlanjutan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana kebijakan publik menciptakan nilai bagi pembangunan nasional. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
Pengelolaan Keuangan Negara Harus Berorientasi pada Dampak untuk Mendukung Indonesia Emas 2045
Jakarta, 25 Juni 2026 – Pengelolaan keuangan negara di era modern tidak lagi cukup berorientasi pada kepatuhan administratif dan penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah uang negara mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
Pengelolaan Keuangan Negara Harus Menghasilkan Dampak Nyata bagi Pembangunan Manusia dan Produktivitas Nasional
Jakarta, 25 Juni 2026 – Pengelolaan keuangan negara perlu bergeser dari sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan kepatuhan administrasi menuju tata kelola yang mampu menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Selengkapnya...
26 Juni 2026 - Siaran Pers
PERNYATAAN SIKAP PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK INDONESIA
Akuntabilitas sektor publik abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari bagaimana keuangan negara dikelola, tetapi juga dari kemampuan kebijakan publik dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Selengkapnya...
25 Juni 2026 - Siaran Pers
IAI Dorong Transformasi Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta, 25 Juni 2026 – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola sektor publik yang mampu menghasilkan nilai publik berkelanjutan. Selengkapnya...
