Navigate to:
14 November 2022 - Lainnya
Akuntansi dan perpajakan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling melengkapi. Namun pendekatan dan penerapannya seringkali kurang sejalan atau malah bertolak belakang. Buku “Panduan Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK” disusun untuk merespon adanya kebutuhan para pemangku kepentingan atas panduan yang diharapkan dapat membantu dalam “menjembatani” perbedaan SAK dengan ketentuan perlakuan perpajakan terkait dan memberikan tambahan wawasan kepada para pemangku kepentingan.
Buku Panduan ini membahas mengenai isu-isu yang cukup krusial yang timbul akibat perbedaan perlakukan akuntansi berdasarkan SAK dengan perpajakannya, khususnya PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 21
mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, Buku Panduan belum mempertimbangkan peraturan pelaksanaan dari UU HPP yang belum diterbitkan oleh instansi terkait sampai dengan terbitnya Buku Panduan.
Adapun isu-isu yang cukup krusial tersebut misalnya pengakuan dan penghapusan aset keuangan; pengukuran aset keuangan; cadangan kerugian penurunan nilai; kolektabilitas imbalan; imbalan bukan berdasarkan harga tertulis – konsesi harga implisit; penilaian kembali kriteria untuk mengindentifikasi kontrak; identifikasi sewa; saat terutang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pasal 23; serta pemisahan komponen kontrak – penyewa.
Selain isu-isu tersebut, masih terdapat banyak isu yang dibahas pada Buku Panduan ini.
Buku Panduan ini memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh SAK dan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis, sehingga para pemangku kepentingan harus mengacu pada SAK dan peraturan perpajakan yang berlaku jika terdapat perbedaan dengan Buku Panduan tersebut. Buku Panduan ini juga tidak merepresentasikan posisi resmi IAI atas isu-isu yang dibahas dalam buku tersebut.
Lampiran: