Berita IAI
Navigate to:
Indonesia Perkuat Tata Kelola Keuangan Publik Berstandar Global Melalui Transparansi, Digitalisasi, dan Akuntabilitas
08 Desember 2025 - Siaran Pers
Jakarta, (3 Desember 2025) – Indonesia terus memperkuat tata kelola keuangan publik agar semakin selaras dengan standar dan praktik global. Melalui adopsi standar internasional, penguatan kerangka etika profesi, serta pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi, pemerintah mendorong sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Upaya ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan pengelolaan fiskal yang kredibel, berbasis data, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.
Rangkaian pemaparan dari Kementerian Keuangan, World Bank, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan sinergi lintas institusi dalam membangun ekosistem keuangan publik yang modern dan tepercaya. Fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola fiskal, peningkatan kualitas informasi keuangan, digitalisasi proses, serta penerapan standar audit dan pelaporan berlandaskan praktik internasional.
Direktur Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menjelaskan bahwa Indonesia terus menyempurnakan kerangka penganggaran melalui pendekatan unified budgeting, Medium-Term Expenditure Framework (MTEF), dan penganggaran berbasis kinerja yang didukung landasan hukum yang kuat. Dalam konteks tersebut, Kementerian Keuangan memegang peran ganda, yakni sebagai Chief Financial Officer (CFO) kebijakan fiskal nasional sekaligus Chief Operating Officer (COO) bagi pengelolaan anggaran internalnya.
Peningkatan transparansi fiskal Indonesia tercermin dari capaian peringkat ke-20 dunia dan ke-3 di Asia dalam Open Budget Survey 2023, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam keterbukaan dan kualitas pengelolaan anggaran. Untuk tahun 2026, kebijakan anggaran difokuskan pada delapan agenda prioritas nasional dengan kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap disiplin, tercermin dari target defisit sebesar 2,68 persen. “Transformasi digital menjadi tulang punggung pengelolaan fiskal melalui integrasi sistem yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan secara end-to-end,” pungkasnya.
Dari perspektif global, Novira Kusdarti Asra, Senior Financial Management Specialist dari World Bank, menegaskan bahwa kepercayaan investor terhadap suatu negara sangat ditentukan oleh kejelasan narasi kinerja pemerintah, konsistensi indikator, serta ketersediaan informasi yang tepat waktu dan andal. Adopsi standar internasional seperti IPSAS dan ISSAI, termasuk penerapan PSPKN yang selaras dengan ISSAI, dinilai krusial dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, pengungkapan kinerja layanan, serta penilaian keberlanjutan fiskal.
World Bank juga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik sebagai prasyarat utama pembangunan dan daya tarik investasi. Berbagai instrumen seperti Public Investment Management Assessment (PIMA), Worldwide Governance Indicators (WGI), sistem e-procurement, serta kerangka pengelolaan aset digunakan untuk membantu negara mengatasi hambatan eksekusi investasi. Dari sisi profesi, integritas akuntan yang berpedoman pada Kode Etik IESBA dipandang sangat penting untuk memitigasi risiko fraud dan korupsi, sekaligus mengurangi ketidakpastian bagi investor. Dalam konteks keberlanjutan, penerapan IPSAS berbasis akrual memberikan informasi berkualitas tinggi dan andal yang menjadi landasan pengambilan keputusan jangka panjang.
Sementara itu, Ahmad Adib Susilo, Staf Ahli bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK, menegaskan peran konstitusional BPK sebagai lembaga pemeriksa independen dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan menjaga kepercayaan publik. Saat ini, sebagian besar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan peningkatan disiplin pengelolaan keuangan, meskipun penguatan sistem pengendalian internal tetap menjadi tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
BPK terus meningkatkan kualitas audit melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi serta penerapan standar audit internasional ISSAI dan ISAM. Di tingkat global, BPK juga berperan aktif memperkuat praktik audit internasional melalui kolaborasi dengan INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI, dan SAI20. Melalui pendekatan foresight, insight, and oversight, BPK mengembangkan audit kinerja sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah di berbagai bidang, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, jaminan kesehatan, keberlanjutan energi, dan ketahanan iklim.
Secara keseluruhan, ketiga perspektif tersebut menegaskan bahwa tata kelola fiskal yang kuat, transparansi, kualitas data, serta disiplin eksekusi merupakan enabler utama inovasi sektor publik. Dengan dukungan transformasi digital, standar global, dan profesional berintegritas, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara dengan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, efisien, dan berwawasan ke depan.
Tentang IAI
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. IAI merupakan anggota dan pendiri International Federation of Accountants (IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA), serta associate member Chartered Accountants Worldwide (CAW).
Untuk menjaga integritas dan profesionalisme akuntan Indonesia, IAI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Sebagai standard setter, IAI menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
Informasi lebih lanjut tentang IAI, kunjungi www.iaiglobal.or.id, atau email ke iai-info@iaiglobal.or.id
WA Official IAI: +628 111 055 141
