Navigate to:
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026 Dorong Transformasi Akuntabilitas Pemerintah melalui Integrasi Pelaporan Keuangan, Kinerja, dan Keberlanjutan
Jakarta, 25 Juni 2026 – Penguatan tata kelola sektor publik tidak cukup hanya mengandalkan laporan keuangan yang akuntabel. Pemerintah perlu membangun sistem akuntabilitas yang lebih komprehensif melalui integrasi pelaporan keuangan, pelaporan kinerja, dan pelaporan keberlanjutan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana kebijakan publik menciptakan nilai bagi pembangunan nasional. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026: Kepemimpinan Fiskal Menentukan Masa Depan Pelayanan Publik di Daerah
Jakarta, 25 Juni 2026 – Transformasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi atau besarnya anggaran, tetapi juga oleh kepemimpinan yang mampu mengubah kebijakan fiskal menjadi pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat. Di tengah meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan, pemimpin daerah dituntut tidak hanya menjaga disiplin fiskal, tetapi juga berani menghadirkan inovasi yang tetap berada dalam koridor akuntabilitas. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026: Pemerintah Daerah Menjadi Laboratorium Inovasi Tata Kelola untuk Menciptakan Nilai Publik
Jakarta, 25 Juni 2026 – Transformasi pengelolaan keuangan negara pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tidak lagi dipahami sebagai prinsip administratif, melainkan diwujudkan melalui inovasi tata kelola, transformasi digital, penguatan ketahanan fiskal, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada manfaat publik. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026: ESG Harus Menjadi Cara Pemerintah Mengambil Keputusan, Bukan Sekadar Kerangka Pelaporan
Jakarta, 25 Juni 2026 – Keberhasilan tata kelola sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas laporan yang dihasilkan, tetapi oleh kualitas keputusan yang diambil pemerintah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan. Karena itu, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perlu diterapkan sebagai kerangka pengambilan keputusan yang memastikan setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026: Transparansi Sektor Publik Membutuhkan Standar, Data Andal, dan Sistem yang Dapat Diverifikasi
Jakarta, 25 Juni 2026 – Mewujudkan tata kelola sektor publik yang transparan dan akuntabel tidak cukup hanya dengan menyusun laporan keberlanjutan. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem yang memastikan setiap informasi yang disampaikan pemerintah memiliki standar yang jelas, didukung data yang andal, dilengkapi pengendalian internal yang memadai, serta dapat diverifikasi secara independen. Selengkapnya...
