Navigate to:
16 Oktober 2018 - SAK Update
UNDANGAN DENGAR PENDAPAT PUBLIK (PUBLIC HEARING) DE ISAK 35, AMENDEMEN PSAK 1, AMENDEMEN PSAK 24, PENYESUAIAN TAHUNAN 2018, DAN PPSAK 13
Pada 25 Juli 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program. Selengkapnya...
28 Mei 2018 - SAK Update
IAI & BI TELAH MENERBITKAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN
Ikatan Akuntan Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia telah menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pedoman ini dibuat sebagai bentuk keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Selengkapnya...
25 Mei 2018 - SAK Update
DE PSAK 112: AKUNTANSI WAKAF TELAH DISAHKAN
Pada 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah mengesahkan DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf. DE PSAK 112 diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Selengkapnya...
08 Februari 2018 - SAK Update
AMANDEMEN SPM 1, SPJ 4400, DAN SPJ 4410
Pada tanggal 26 Januari 2018 Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA) IAI telah mengesahkan amandemen Selengkapnya...
25 Januari 2018 - SAK Update
Reformasi SAK ETAP, Tugas Besar IAI untuk Negeri
Terbitnya SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada tahun 2009 merupakan bukti nyata dukungan IAI terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia di tengah berubahnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berkonvergensi kepada International Financial Reporting Standard (IFRS). Selain UKM, entitas lain juga dapat menggunakan SAK ETAP asalkan memenuhi definisi “tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan†sesuai SAK ETAP. Ditetapkannya SAK ETAP sebagai tier kedua SAK di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas UKM, sehingga UKM dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit dari perbankan dan investor lainnya. Selengkapnya...
