Navigate to:
14 Juli 2026 - Siaran Pers
Rakernas IAI 2026 Mengokohkan Fondasi Organisasi dan Menyatukan Langkah Menuju Kongres XV IAI
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 di Solo, Jawa Tengah, pada 10–12 Juli 2026 sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan arah organisasi menjelang Kongres XV IAI. Selengkapnya...
13 Juli 2026 - Siaran Pers
IAI Dorong RUU PFII Perkuat Standar Internasional untuk Bangun Kepercayaan Investor
Jakarta, 9 Juli 2026 – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengusulkan 3 penguatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026 Hasilkan Komunike untuk Memperkuat Akuntabilitas dan Keberlanjutan Sektor Publik Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta, 25 Juni 2026 – Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 ditutup dengan penyampaian Komunike Public Sector Governance Summit 2026 oleh Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Hery Subowo. Komunike tersebut menjadi pernyataan sikap profesi akuntan sektor publik Indonesia sekaligus menegaskan arah transformasi tata kelola sektor publik yang semakin berorientasi pada penciptaan nilai publik, keberlanjutan, dan pembangunan jangka panjang. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026: Transparansi Sektor Publik Membutuhkan Standar, Data Andal, dan Sistem yang Dapat Diverifikasi
Jakarta, 25 Juni 2026 – Mewujudkan tata kelola sektor publik yang transparan dan akuntabel tidak cukup hanya dengan menyusun laporan keberlanjutan. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem yang memastikan setiap informasi yang disampaikan pemerintah memiliki standar yang jelas, didukung data yang andal, dilengkapi pengendalian internal yang memadai, serta dapat diverifikasi secara independen. Selengkapnya...
29 Juni 2026 - Siaran Pers
PSGS 2026: ESG Harus Menjadi Cara Pemerintah Mengambil Keputusan, Bukan Sekadar Kerangka Pelaporan
Jakarta, 25 Juni 2026 – Keberhasilan tata kelola sektor publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas laporan yang dihasilkan, tetapi oleh kualitas keputusan yang diambil pemerintah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan. Karena itu, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perlu diterapkan sebagai kerangka pengambilan keputusan yang memastikan setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selengkapnya...
