Navigate to:
20 Juli 2016 - Siaran Pers
"Secercah Harapan Bernama ‘Repatriasi"
Tax amnesty menjadi pintu masuk repatriasi aset wajib pajak yang terpendam di luar negeri. Iming-iming dana ratusan triliun yang mengiurkan, membuat pengesahan RUU tax amnesty diakselerasi. Langkah maju menyiapkan pembiayaan yang berkesinambungan. Selengkapnya...
20 Juli 2016 - Info IAI
Pengumuman Kelulusan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) Periode I- Rabu, 18 Mei 2016
Pemegang sebutan “SAS†wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan berupa seminar dan atau lokarkarya dalam bidang Akuntansi Syariah dan atau Akuntansi Keuangan minimal sejumlah 10 SKP (Satuan Kredit Pelatihan) dalam satu tahun. Apabila pemegang SAS tidak dapat mematuhi aturan tersebut, maka Ikatan Akuntan Indonesia berhak untuk menarik sebutan yang telah diperoleh. Selengkapnya...
20 Juli 2016 - Info IAI
Workshop Pengembangan Kurikulum Akuntansi Sesuai Standar Internasional dan Kompetensi CA
Ikatan Akuntan Indonesia melaksanakan workshop Pengembangan Kurikulum Akuntansi Sesuai Standar Internasional dan Kompetensi CA di beberapa kota di seluruh Indonesia. Workshop ini ditujukan bagi para ketua departemen, ketua jurusan, kepala program studi S-1 Akuntansi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Workshop dimaksudkan untuk pengembangan kurikulum akuntansi dan dalam rangka sinkronisasi silabus pengajaran pada program studi S-1 Akuntansi dalam upaya mempermudah proses transfer of knowledge kepada mahasiswa dan mempersiapkan diri menjadi akuntan professional melalui Sertifikasi CA. Selengkapnya...
11 Juli 2016 - Siaran Pers
“Menuntaskan Sengkarut dengan Reformasi Ekonomiâ€
Perekonomian domestik menghadapi permasalahan struktural yang tak kunjung tuntas diredam. Agenda besar reformasi struktur ekonomi harus diwujudkan. Regulasi terkait pelaporan keuangan bisa menjadi solusi. Selengkapnya...
01 Juli 2016 - Release
(Laporan Utama) “Kejar Dana Pembangunan dengan Tax Amnestyâ€
Kebijakan tax amnesty bukan pengalaman perdana bagi pemerintah. Dalam rangka mencari sumber dana pembangunan berkelanjutan, kebijakan serupa pernah diluncurkan dua kali, tahun 1964 dan 1984. Kebijakan yang dielus-elus untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun kesadaran pajak warga negara tersebut, ternyata kandas. Partisipasi wajib pajak atas kebijakan tersebut masih minim. Selengkapnya...
