Navigate to:
19 Juli 2021 - SAK Update
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi akuntan di Indonesia yang mendapatkan amanah untuk berperan sebagai standard-setter, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Peran ini dijalankan melalui Dewan Standar Akuntasi Keuangan (DSAK) IAI yang aktif melakukan program konvergensi SAK dengan International Financial Reporting Standards (IFRS Standards) yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) serta menerbitkan standar lokal jika dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Selengkapnya...
14 Juli 2021 - Internasional
There is not necessarily a ‘best’ time for change – but the best way to advance forward is together. The recent and notable actions of the three PAOs in Indonesia — the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and the Indonesian Institute of Management Accountants (IAMI) —to adopt and implement the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) International Code of Ethics for Professional Accountants exemplifies this sentiment. Selengkapnya...
13 Juli 2021 - Task force CCR IAI
Dalam rangka mempersiapkan rencana dan implementasi Sustainability Reporting/Corporate Comprehensive Reporting di Indonesia, Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) telah menetapkan pembentukan Task Force Comprehensive Corporate Reporting IAI (Task Force CCR IAI) pada 15 Desember 2020. Penetapan ini terkait dengan pengembangan standar akuntansi keuangan dunia yang diinisiasi International Federation of Accountants (IFAC) melalui pembentukan Dewan Standar Berkelanjutan (International Sustainability Standard Board/ISSB). Selengkapnya...
09 Juli 2021 - SAK Update
Pada 30 Juni 2021 DSAK IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Selengkapnya...
08 Juli 2021 - Release
Pengurangan pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dinilai akan menciptakan sistem yang lebih adil. Selengkapnya...